Kasus Kontainer Makassar Recover Mengendap, Publik Curiga: Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas?
Makassar, Sniperjurnalis.com, Ingatan publik Sulawesi Selatan kembali diguncang oleh kasus lama yang tak kunjung menemukan ujungnya: dugaan korupsi pengadaan kontainer dalam program Makassar Recover. Program yang semula digadang-gadang sebagai solusi cepat penanganan pandemi Covid-19 itu kini justru meninggalkan jejak pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas penegakan hukum.
Sorotan tajam kali ini datang dari Humas Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulsel, Zhoel SB, yang secara terbuka menantang Polda Sulawesi Selatan, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Subdit Tipidkor, untuk menjelaskan nasib kasus yang pernah begitu “panas” pada 2021 hingga 2022, namun kini seolah menguap tanpa jejak.
Padahal, pada tahap awal penyelidikan, aparat penegak hukum sempat menunjukkan keseriusan. Belasan camat dipanggil dan diperiksa, bahkan nama mantan Wali Kota Makassar, Dany Pomanto, turut masuk dalam pusaran pemeriksaan. Publik saat itu menaruh harapan besar bahwa kasus ini akan menjadi contoh nyata keberanian aparat dalam membongkar dugaan korupsi di masa darurat.
“Dulu ramai, bahkan terkesan dikejar serius. Tapi sekarang? Sunyi. Tidak ada update, tidak ada kejelasan. Ini yang membuat publik bertanya-tanya: apakah kasus ini benar-benar diproses atau sengaja didiamkan?” ujar Zhoel dengan nada tegas. Sabtu (4/4/2026).
Ketiadaan informasi resmi selama bertahun-tahun memunculkan persepsi negatif yang sulit dihindari. Dalam logika publik, kasus yang melibatkan anggaran besar seharusnya menjadi prioritas, bukan justru hilang dari radar. Apalagi proyek kontainer tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan dana publik di tengah kondisi darurat pandemi, situasi yang semestinya diawasi lebih ketat, bukan malah menjadi celah penyimpangan.
Zhoel menilai ada gejala ketimpangan serius dalam penegakan hukum. Kasus-kasus kecil, yang melibatkan masyarakat biasa atau nilai kerugian minim, sering kali diselesaikan dengan cepat dan tegas. Sebaliknya, perkara besar yang melibatkan anggaran miliaran rupiah justru berlarut-larut tanpa kejelasan.
Fenomena ini bukan sekadar soal lambannya proses hukum, tetapi menyentuh isu yang lebih mendasar: kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kalau kasus besar seperti ini tidak jelas ujungnya, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa hukum ditegakkan secara adil? Jangan sampai muncul kesan bahwa hukum hanya tegas kepada yang lemah, tapi lunak terhadap yang kuat,” lanjutnya.
Desakan PJI Sulsel bukan tanpa alasan. Transparansi dinilai sebagai kunci untuk menjaga legitimasi aparat penegak hukum.
Setidaknya, publik berhak mengetahui status terakhir perkara: apakah masih dalam tahap penyelidikan, sudah naik ke penyidikan, atau justru dihentikan.
Tanpa kejelasan, ruang spekulasi akan terus terbuka. Lebih buruk lagi, hal ini berpotensi menimbulkan sinisme kolektif bahwa kasus-kasus besar bisa “diredam” seiring waktu hingga dilupakan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Ditreskrimsus Polda Sulsel yang menjawab kegelisahan publik tersebut. Keheningan ini justru memperkuat kesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan kasus.
Padahal, setiap rupiah yang digunakan dalam proyek Makassar Recover berasal dari uang rakyat. Setiap keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh aparat penegak hukum mencerminkan kualitas akuntabilitas negara.
Kasus kontainer ini bukan lagi sekadar perkara hukum, melainkan ujian nyata bagi kredibilitas institusi penegak hukum di Sulawesi Selatan. Apakah mereka mampu membuktikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau justru membiarkan keraguan publik semakin dalam?
Satu hal yang pasti: publik belum lupa. Dan selama belum ada jawaban, pertanyaan itu akan terus bergema—lebih keras, lebih tajam, dan semakin sulit diabaikan.
(Tim/AP)
Posting Komentar