PRI Siapkan Aksi Demonstrasi, Abrian Desak Klarifikasi Dugaan Perselingkuhan Bupati dan Ketua DPRD Bone
Bone, Sniperjurnalis.com, Public Research Institute (PRI) berencana menyoroti isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Bupati Bone dan Ketua DPRD Bone. Melalui Direktur Pemantau Kebijakan dan Advokasi, Abrian, PRI mendorong adanya klarifikasi agar isu yang berkembang di tengah masyarakat tidak berlarut-larut tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Abrian menegaskan, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, ketika sebuah isu menyangkut nama pejabat daerah menjadi perhatian publik, penjelasan yang proporsional diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi.
“Pejabat publik harus memahami bahwa jabatan yang diemban membawa tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ketika muncul isu yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik, klarifikasi yang terbuka dan terukur menjadi penting,” tegas Abrian. Rabu (21/10/2026).
PRI menyatakan tengah mempertimbangkan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus dorongan agar pihak-pihak yang disebut dalam isu tersebut memberikan penjelasan.
Abrian menyebut, langkah demonstrasi dapat ditempuh apabila persoalan tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti berdasarkan informasi dan fakta yang dapat diverifikasi.
“PRI tidak akan menutup mata terhadap persoalan yang menyangkut kepercayaan publik. Jika diperlukan, kami akan menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi dan meminta pihak berwenang menelaah setiap informasi yang memiliki dasar yang jelas,” ujarnya.
Meski demikian, Abrian menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tuduhan yang belum terbukti diperlakukan sebagai fakta. Menurutnya, setiap informasi harus diuji secara objektif sebelum dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.
Rencana aksi tersebut, apabila direalisasikan, diharapkan tetap mengacu pada ketentuan hukum dan mekanisme penyampaian pendapat di muka umum.
PRI berpandangan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
Namun, organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa persoalan kehidupan pribadi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menghakimi seseorang. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau pelanggaran hukum, persoalan itu perlu ditelaah berdasarkan bukti dan kewenangan lembaga terkait.
“Yang kami dorong adalah kejelasan, bukan penghakiman. Jangan sampai ruang publik dipenuhi tuduhan yang belum teruji, tetapi jangan pula mengabaikan informasi yang memang layak diperiksa. Semua harus ditempatkan secara objektif dan berdasarkan fakta,” tutup Abrian.
Hingga berita ini disusun, bahan pemberitaan yang tersedia belum menyertakan bukti terverifikasi yang dapat memastikan kebenaran dugaan tersebut. Belum ada pula keterangan resmi dari Bupati Bone maupun Ketua DPRD Bone yang dicantumkan dalam bahan berita ini.
Karena itu, klarifikasi dari kedua pihak tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang dan masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Sementara itu, kepastian mengenai waktu, lokasi, dan bentuk aksi demonstrasi PRI masih perlu dikonfirmasi kepada Abrian.
Dugaan yang disebutkan dalam pemberitaan ini belum dapat dinyatakan sebagai fakta. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak terkait sesuai dengan prinsip jurnalistik dan ketentuan yang berlaku.
(Tim)
Posting Komentar