Abdul Rasyid Ungkap 13 dari 14 Perkara di Posbakum Desa Pattojo Tuntas Lewat Mediasi
Soppeng, Sniperjurnalis.com, Penyuluhan hukum yang digelar Pemerintah Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, tidak hanya membahas bahaya hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, tetapi juga mengungkap capaian pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat setempat.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026) tersebut, Direktur LBH Cita Keadilan, Abdul Rasyid, S.H., M.H., hadir sebagai narasumber dengan membawakan materi bertema “Bahaya Hoaks dan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial di Tengah Masyarakat”.
Di hadapan peserta, Abdul Rasyid yang juga Kandidat Doktor Hukum mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menerima dan menyebarluaskan informasi di media sosial.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi. Sebab, informasi yang tidak terverifikasi dapat memicu perselisihan, merusak hubungan sosial, bahkan berujung pada persoalan hukum.
Ia mengajak masyarakat menerapkan tiga prinsip utama, yakni bijak bermedia, cerdas memeriksa, dan bertanggung jawab berbagi.
Artinya, setiap informasi harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dipercaya dan diteruskan kepada orang lain.
Selain memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial, Abdul Rasyid juga memaparkan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa Pattojo sebagai sarana masyarakat memperoleh layanan bantuan hukum secara gratis.
Ia menyebutkan, selama periode 2025–2026, Posbakum Desa Pattojo telah menangani 14 perkara. Sebanyak 13 perkara di antaranya berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi hingga tercapai kesepakatan.
Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran peran Posbakum dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan.
Abdul Rasyid menjelaskan, Posbakum Desa Pattojo merupakan bagian dari upaya memperluas akses keadilan di tingkat desa, dengan dukungan LBH Cita Keadilan sebagai mitra pendamping.
Meski menjalankan pelayanan secara mandiri tanpa dukungan anggaran khusus dari Dana Desa, pengurus dan paralegal Posbakum tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum.
Menurutnya, keberadaan Posbakum tidak semata-mata untuk membantu warga ketika menghadapi perkara, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman hukum agar masyarakat mampu mencegah terjadinya pelanggaran maupun konflik.
Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, ia berharap masyarakat Desa Pattojo semakin memahami pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Ia juga mendorong agar Posbakum Desa Pattojo terus memperkuat perannya sebagai pusat layanan dan edukasi hukum di tingkat desa.
Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum, masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, harmonis, serta menghormati hak dan martabat setiap orang.
(Red)
Posting Komentar