Ironi Pencairan ADD di Kabupaten Sinjai 2025

Sniperjurnalis Mei 03, 2025 0

Ilustrasi gambar Mata Uang Rupiah (Indonesia)

SINJAI, – Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sinjai belum juga dicairkan oleh Pemda Sinjai. ADD ini bersumber dari APBD 2025 diperuntukkan salah satunya untuk membiayai gaji unsur pemerintah desa.

Mandeknya Pencairan ADD menuai sorotan publik. Hanya saja Bupati Sinjai Hj Ratnawati Arif dan Wakilnya, Andi Mahyanto Mazda belum mampu menuntaskan persoalan tersebut, hingga, Sabtu, 3 Mei 2025.

Padahal, kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap kinerja pemerintahan di tingkat desa, mengingat ratusan perangkat desa serta RT/RW dari 67 desa se-Kabupaten Sinjai belum menerima gaji dan insentif sejak Januari 2025.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Sinjai, Andi Azis Soi, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi ini.

Dalam pernyataannya di ruang kerja, Selasa (29/4/2025), ia menegaskan bahwa jika dalam sepekan ke depan ADD tak kunjung cair, pihaknya akan mengajukan permintaan hearing ke DPRD Kabupaten Sinjai.

"Para perangkat desa memiliki keluarga yang harus dibiayai. Jika ADD belum juga dicairkan, maka kami akan menyampaikan persoalan ini secara resmi melalui hearing di DPRD," tegas Andi Azis.

Ia juga mengungkapkan bahwa banyak perangkat desa terpaksa berutang, bahkan ada yang sampai menggadaikan aset pribadi seperti kebun cengkeh, demi memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, kebutuhan operasional kantor seperti alat tulis kantor (ATK) pun dibeli dengan sistem utang.

Andi Azis turut mengkritisi lambannya penanganan keuangan oleh pemerintahan baru di Kabupaten Sinjai. Menurutnya, hal ini mencerminkan kegagalan dalam mengelola pendapatan dan pembiayaan daerah pada masa awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

"Seharusnya pemerintah daerah segera mencari solusi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sinjai punya banyak potensi yang bisa dioptimalkan. Jika tidak ada terobosan, maka kita akan terus jalan di tempat," ujarnya.

Sementara itu, keluhan para perangkat desa terdengar semakin luas. Mereka ditemui di sejumlah tempat terpisah, beberapa perangkat desa secara blak-blakan menyampaikan keresahan mereka karena gaji belum diterima selama empat bulan terakhir.

Meskipun demikian, mereka mengaku takut bersuara dihadapan pimpinan. "Kita Takut bersuara, karena kalau kita ini Hanya bawahan pimpinan,,", bebernya.

Situasi ini dinilai memprihatinkan, mengingat perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah. (*/S).