Bupati Soppeng Pimpin Rakor GTRA, Bahas Nasib Lahan Eks HGU dan Tata Ruang
Soppeng, Sniperjurnalis.com Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat langkah penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggaran 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Soppeng di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Kamis (21/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam mempertegas peran GTRA sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam menangani berbagai persoalan agraria yang berkembang di daerah. Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat, lurah, hingga kepala desa.
Pelaksanaan rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN dan KPK pada 29 April 2026 lalu yang membahas optimalisasi peran GTRA dalam merespons isu strategis pertanahan dan tata ruang, termasuk penguatan pengawasan dan percepatan penyelesaian berbagai persoalan lahan di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng menegaskan bahwa reforma agraria bukan hanya berkaitan dengan penataan aset dan legalisasi lahan, namun juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan daerah, serta program strategis nasional yang saat ini menjadi prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi agar pemanfaatan lahan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
“Reforma agraria harus mampu menjawab persoalan strategis pertanahan sekaligus mendukung program nasional, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan rakor antara lain lahan milik PT Coppo Bina Atakka di Desa Sering, lahan PT Sering Raya di Desa Sering, serta eks HGB milik PT Perkebunan Nusantara di Kelurahan Galung, Kecamatan Liliriaja.
Lahan-lahan tersebut menjadi perhatian karena masa haknya telah berakhir, namun sebagian belum diperpanjang sehingga memerlukan langkah penanganan yang tepat sesuai regulasi dan kebutuhan daerah.
Selain fokus pada persoalan pertanahan, rapat koordinasi tersebut juga membahas progres revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng yang saat ini telah memasuki tahap persetujuan substansi.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait untuk memaksimalkan peran serta keterlibatan aktif dalam proses revisi RTRW agar dokumen tata ruang yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah ke depan secara berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, revisi RTRW memiliki posisi strategis karena menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, investasi, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan kawasan produktif di Kabupaten Soppeng.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan seluruh stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria dan penataan ruang dapat berjalan efektif serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Di akhir arahannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota GTRA Kabupaten Soppeng atas komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dalam mendukung penyelesaian berbagai persoalan agraria di daerah.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan langkah konkret dan solusi strategis guna memperkuat pelaksanaan reforma agraria, mempercepat penataan ruang daerah, serta mendukung implementasi program Asta Cita Presiden demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng.
(Red)
Posting Komentar