Bupati Soppeng Tekankan Akurasi Data TORA, NIB-NOP Mulai Diintegrasikan
Soppeng, Sniperjurnalis.com, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menegaskan pentingnya data yang akurat dalam pelaksanaan reforma agraria, khususnya penataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kawasan hutan cadangan.
Penegasan itu disampaikan Suwardi saat membuka Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 di Aula Rapat Triple 8 The River Side, Kamis (17/9/2026).
Sebagai Ketua GTRA secara ex officio, Suwardi meminta pemerintah kecamatan dan desa memastikan data yang disiapkan benar-benar valid, objektif dan sesuai kondisi faktual di lapangan.
Camat, Lurah dan Kepala Desa juga diminta aktif berkoordinasi dengan BPKH serta Kantor Pertanahan dalam proses penataan TORA.
“Siapkan data yang valid, objektif, dan faktual agar proses pelepasan kawasan hutan cadangan menjadi TORA benar-benar tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi rakyat, dan bebas dari konflik di kemudian hari,” tegas Suwardi.
Menurutnya, reforma agraria tidak semata menyangkut legalitas tanah, tetapi harus mampu memberikan dampak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
“Kita harus memastikan bahwa pengalihan pemanfaatan tanah menjadi hak milik masyarakat akan meningkatkan produktivitas ekonomi lokal, tanpa mengabaikan kelestarian daya dukung lingkungan hidup di Bumi Latemmamala,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Suwardi juga menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng terkait Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan.
Kerja sama kemudian diperkuat melalui dua PKS antara BPKPD Kabupaten Soppeng dan Kantor Pertanahan, masing-masing mengenai Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dan Nomor Objek Pajak (NOP) serta Pengembangan dan Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Integrasi NIB dan NOP diarahkan untuk menghubungkan data bidang tanah dengan data objek pajak. Pemadanan tersebut diharapkan memudahkan proses pencarian, verifikasi, klarifikasi dan pemutakhiran data apabila ditemukan perbedaan antara data pertanahan dan PBB-P2.
Tak hanya itu, Bupati juga meminta GTRA mulai menginventarisasi tanah-tanah potensial yang dapat dimanfaatkan dalam skema Badan Bank Tanah.
Tanah tersebut nantinya dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah, kepentingan umum, pemerataan ekonomi serta konsolidasi lahan.
Suwardi menekankan bahwa seluruh agenda tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat.
“Sinergi lintas sektor antara Pemerintah Daerah, Kantor Pertanahan, Kehutanan, Forkopimda, hingga jajaran pemerintah desa adalah kunci utama keberhasilan program ini,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas, menghindari maladministrasi, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan solutif dalam menangani persoalan reforma agraria.
Bagi Pemkab Soppeng, penguatan GTRA bukan hanya soal penataan aset tanah, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum, memperbaiki kualitas data pemerintah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(Syawal)
Posting Komentar