KAKI Jatim Kecam Dugaan Pendobrakan Pesantren, Desak Kapolri Turun Tangan
Jateng, Sniperjurnalis.com, Dugaan tindakan aparat kepolisian yang melakukan pendobrakan di lingkungan pondok pesantren menuai kecaman dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur. Peristiwa tersebut memunculkan sorotan terhadap etika aparat dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya ketika berhadapan dengan lembaga pendidikan keagamaan.
Ketua KAKI Jatim, Hosen, menilai tindakan yang diduga dilakukan aparat tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Menurutnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki nilai kehormatan dan menjadi tempat para ulama membimbing generasi bangsa.
Ia menegaskan, penegakan hukum memang harus dilakukan secara tegas, tetapi tidak boleh mengesampingkan etika, prosedur, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.
"Kalau benar aparat melakukan tindakan dengan cara mendobrak pondok pesantren tanpa mengedepankan etika dan prosedur yang semestinya, ini sudah di luar batas kepatutan. Penegakan hukum tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan kehormatan lembaga pendidikan keagamaan," tegas Hosen, Sabtu (31/10/2026).
Hosen juga menyoroti slogan Polri Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia mempertanyakan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan apabila tindakan aparat di lapangan justru memunculkan keresahan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui slogan dan pernyataan, tetapi harus dibuktikan melalui sikap serta tindakan anggota saat menjalankan tugas.
"Jangan sampai slogan Polri Bersama Masyarakat hanya menjadi jargon. Polisi harus hadir memberikan perlindungan dan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan. Apalagi jika tindakan tersebut menyangkut lingkungan pesantren yang harus dihormati," ujarnya.
Atas persoalan itu, KAKI Jatim mendesak pimpinan Polri, khususnya Kapolri, untuk memberikan perhatian serius dan memastikan dugaan tindakan tersebut ditindaklanjuti secara transparan.
Hosen meminta dilakukan pemeriksaan terhadap personel yang terlibat guna memastikan apakah tindakan di lapangan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan kode etik kepolisian.
Ia juga menegaskan bahwa apabila ditemukan pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan yang berlaku.
"Kapolri harus memastikan bahwa setiap anggota Polri bekerja sesuai aturan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terkikis akibat tindakan personel yang tidak mengedepankan profesionalitas dan etika," pungkasnya.
KAKI Jatim berharap persoalan tersebut mendapat penjelasan terbuka dari pihak kepolisian sehingga tidak berkembang menjadi polemik yang semakin luas di tengah masyarakat.
(Redho)
Posting Komentar