Ada yang Nyaman di Kursi, Guru Cuma Jadi Penonton?” Polemik Kepsek dan PLT di Soppeng Mulai Meledak, Sindiran ‘Makan Cendol’ Viral di Publik

Sniperjurnalis Mei 29, 2026 0

Soppeng, Sniperjurnalis.com, Riak kecil soal penataan jabatan kepala sekolah di Soppeng kini berubah menjadi polemik besar yang mulai menyita perhatian publik. Di tengah lambannya penataan kepala sekolah definitif dan banyaknya jabatan PLT yang terus menggantung tanpa kepastian, masyarakat mulai melontarkan sindiran keras yang menusuk langsung ke wajah birokrasi pendidikan daerah.

Istilah “makan cendol tapi tidak bekerja” bahkan mulai ramai diperbincangkan di berbagai ruang diskusi masyarakat. Kalimat satire itu muncul sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi birokrasi yang dinilai terlalu nyaman mempertahankan status quo tanpa keberanian mengambil keputusan tegas.

Situasi ini semakin memanas setelah Ardi Doma angkat suara dan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan kegaduhan terus berkembang liar.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan menggantung, masyarakat akan membangun persepsi sendiri. Jangan sampai muncul anggapan ada yang tetap menikmati jabatan dan fasilitas, tetapi penyelesaian tata kelolanya jalan di tempat,” tegas Ardi. Jum'at (29/5/2026). 

Pernyataan itu langsung memicu perhatian publik karena dianggap mewakili keresahan banyak guru dan tenaga pendidikan yang selama ini memilih diam.

Di balik polemik periodisasi kepala sekolah, tersimpan kegelisahan yang lebih besar. Banyak guru mulai mempertanyakan arah kebijakan pendidikan daerah ketika posisi tertentu terlihat “aman”, sementara yang lain hanya berstatus PLT selama bertahun-tahun tanpa kepastian.

Menurut sejumlah pemerhati pendidikan, kondisi ini perlahan menciptakan suasana psikologis yang tidak sehat di lingkungan sekolah.

“Guru-guru bekerja keras meningkatkan mutu pendidikan, mengejar prestasi, berharap ada regenerasi sehat. Tapi kalau yang terlihat justru jabatan tertentu sulit dievaluasi, sementara yang lain terus menggantung, wajar kalau muncul pertanyaan besar,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Soppeng.

Yang membuat publik semakin geram adalah munculnya kesan adanya standar berbeda dalam penerapan aturan. Di tengah semangat reformasi birokrasi, justru muncul persepsi bahwa ada pihak tertentu yang tetap nyaman di kursi jabatan meski periodisasi dipersoalkan.

Tak hanya menyinggung soal lambannya penataan jabatan, Ardi Doma juga melontarkan kritik tajam terhadap pola pengambilan keputusan di birokrasi yang dinilai lebih dipengaruhi “bisikan lorong” dibanding pembacaan regulasi secara objektif.

“Jangan sampai pengambil kebijakan lebih sibuk mendengar pembisik yang tidak paham aturan daripada membaca regulasi secara utuh. Akibatnya, birokrasi terlihat kehilangan arah dan keberanian,” katanya.

Pernyataan itu langsung memantik spekulasi publik bahwa ada tarik-menarik kepentingan di balik lambannya penyelesaian polemik kepala sekolah tersebut.

Di media sosial lokal, sindiran demi sindiran mulai bermunculan. Bahkan istilah “kursi empuk pendidikan” dan “zona nyaman birokrasi” mulai dipakai warga untuk menggambarkan situasi yang terjadi.

Pengamat menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sekadar konflik administratif biasa. Jika terus berlarut, dampaknya bisa jauh lebih serius terhadap mental guru dan kepercayaan ASN terhadap sistem birokrasi pendidikan.

“Yang paling berbahaya bukan kritik publik, tetapi hilangnya keyakinan guru bahwa sistem masih berjalan adil,” kata Ardi lagi.

Ketika guru mulai merasa prestasi dan kompetensi bukan lagi faktor utama dalam promosi jabatan, maka motivasi kerja dan semangat kompetisi sehat dikhawatirkan ikut melemah.

Situasi tersebut dinilai bisa menjadi alarm serius bagi masa depan pendidikan di daerah.

Kini sorotan publik mulai mengarah langsung kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah tegas dan transparan dalam menyelesaikan polemik tersebut.

Masyarakat menuntut, evaluasi terbuka soal periodisasi kepala sekolah,
kepastian status PLT, serta penerapan aturan yang konsisten tanpa tebang pilih.

Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kepastian, publik khawatir sindiran-sindiran liar akan berubah menjadi ketidakpercayaan terbuka terhadap tata kelola pendidikan daerah.

Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang paling dirugikan bukan hanya birokrasi, tetapi masa depan pendidikan itu sendiri.

(**)