Aliansi Masyarakat Loeha Raya Boikot Konferensi Internasional di Unhas, Tolak Jadi Alat Legitimasi Ekspansi Tambang
Makassar, Sniperjurnalis.com,— Aliansi Masyarakat Loeha Raya secara resmi memboikot kehadiran dalam Eastern Indonesia International Conference on Energy Transition and Critical Minerals yang digelar di Universitas Hasanuddin (Unhas). Sebagai bentuk penegasan sikap, aliansi menggelar konferensi pers di Kopitiam Makassar bertajuk "Mendengar Suara Warga: Ekstraksi Mineral Kritis dan Krisis Legitimasinya." Selasa (14/7/2026).
Konferensi pers tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat terdampak, organisasi masyarakat sipil, serta jaringan pendamping yang selama ini mengawal perjuangan masyarakat Loeha Raya dalam menolak ekspansi pertambangan.
Ketua Asosiasi Petani Lada Loeha Raya, Ali Kamri Nawir, menjelaskan bahwa keputusan membatalkan kehadirannya sebagai pembicara dalam konferensi internasional tersebut bukan merupakan penolakan terhadap dialog maupun dunia akademik. Menurutnya, masyarakat menolak hadir karena tidak ingin kehadiran mereka hanya dijadikan simbol partisipasi, sementara tuntutan mendasar masyarakat tidak memperoleh jaminan untuk ditindaklanjuti.
"Kami sengaja membuat konferensi pers agar publik mengetahui alasan kami tidak menghadiri forum tersebut. Kami tidak ingin kehadiran masyarakat dipakai sebagai bukti bahwa forum ini telah mewakili suara warga, sementara persoalan mendasar yang kami perjuangkan belum pernah dijawab," tegas Ali Kamri.
Ali Kamri mengungkapkan bahwa dirinya semula dijadwalkan menjadi salah satu pembicara yang akan menyampaikan ancaman ekspansi pertambangan terhadap pertanian, perkebunan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat Loeha Raya. Namun, setelah melakukan pembahasan bersama masyarakat, diputuskan untuk membatalkan kehadiran.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar diberi kesempatan berbicara, melainkan adanya ketimpangan posisi antara masyarakat dengan perusahaan yang dinilai membuat suara warga sulit memengaruhi arah pengambilan keputusan.
Ia juga menyoroti hubungan kelembagaan antara Universitas Hasanuddin dan PT Vale Indonesia yang, menurut masyarakat, belum pernah dijelaskan secara terbuka. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan krisis kepercayaan sehingga kampus belum dapat dipandang sebagai ruang yang sepenuhnya netral dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan.
"Masalah kami bukan sekadar diberi mikrofon. Yang kami tuntut adalah ruang yang setara, independen, dan mampu memastikan suara masyarakat memengaruhi keputusan, bukan hanya menjadi pelengkap acara," ujarnya.
Ali Kamri menilai masyarakat selama ini kerap dihadirkan dalam berbagai forum besar hanya sebagai pelengkap legitimasi, sementara arah pembahasan, rekomendasi, hingga hasil akhirnya tetap ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih besar.
"Kami menolak partisipasi semu. Kami tidak ingin masyarakat hanya dijadikan pajangan untuk memperkuat citra bahwa forum ini inklusif, sementara keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh pihak lain," katanya.
Sementara itu, Ketua Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), Amrullah, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap masyarakat Loeha Raya. Ia mengatakan masyarakat Towuti melalui JKM LTI juga memilih tidak menghadiri forum tersebut karena berpandangan bahwa perjuangan masyarakat terdampak harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan alat legitimasi.
"Kami sebagai masyarakat Towuti melalui JKM LTI juga enggan menghadiri pertemuan tersebut. Kami mendukung penuh masyarakat Loeha Raya dan seluruh aliansi untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak petani di Loeha Raya. Perjuangan ini bukan hanya milik Loeha Raya, tetapi juga menjadi kepentingan seluruh masyarakat yang ingin mempertahankan ruang hidupnya," tegas Amrullah.
Ia menambahkan bahwa JKM LTI berharap pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan benar-benar mendengar suara masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan wilayah yang menjadi target ekspansi pertambangan, bukan sekadar menghadirkannya sebagai pelengkap dalam forum diskusi.
Menutup konferensi pers, Ali Kamri kembali menegaskan bahwa masyarakat Loeha Raya tetap membuka ruang dialog, namun menolak menjadi legitimasi bagi forum yang menurut mereka belum mampu menjamin independensi, transparansi, dan kesetaraan bagi masyarakat terdampak.
"Kami tidak menolak dialog. Kami menolak menjadi legitimasi bagi dialog yang pembicaranya dimonopoli oleh para pendukung tambang," pungkas Ali Kamri.
(Red)
Posting Komentar