Dugaan Penyimpangan Data Atlet Biliar Sulsel Jadi Sorotan, NONO Minta KONI Usut Tuntas
Sulsel, Sniperjurnalis.com,–
Dugaan ketidaksesuaian data atlet cabang olahraga biliar di lingkungan Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Sulawesi Selatan mulai memicu keresahan di kalangan insan biliar kabupaten/kota.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah pembina, pelatih, dan perwakilan atlet daerah menemukan indikasi perbedaan data antara dokumen awal dengan daftar final Entry By Name yang digunakan dalam tahapan keikutsertaan event resmi.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan. Terlebih, sejumlah pihak mengaku belum mendapatkan penjelasan transparan mengenai dasar serta mekanisme perubahan data yang dipersoalkan.
Tidak hanya itu, muncul pula dugaan bahwa perubahan data tersebut berpotensi meloloskan atlet tertentu yang kelayakannya masih dipertanyakan berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) KONI Sulsel.
Menanggapi persoalan tersebut, Resky Putra Pratama, S.H., atau yang akrab disapa NONO, selaku Wakil Ketua III POBSI Kabupaten Soppeng, meminta KONI Sulawesi Selatan segera mengambil langkah pemeriksaan.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kredibilitas organisasi dan keadilan bagi atlet dari seluruh kabupaten/kota.
"Kalau memang ada perubahan data, tentu harus ada dasar dan mekanisme yang jelas. Tidak boleh ada perubahan yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apalagi jika berkaitan dengan persyaratan atlet. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar NONO, Sabtu (31/10/2026).
NONO menegaskan, para pembina olahraga di daerah telah mengeluarkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk melahirkan atlet berprestasi.
Proses pembinaan tersebut dilakukan melalui tahapan panjang dengan harapan para atlet memperoleh kesempatan bertanding secara adil berdasarkan aturan yang berlaku.
Karena itu, ia mempertanyakan apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi yang justru berpotensi memunculkan perlakuan berbeda terhadap atlet antardaerah.
"Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap atlet dari kabupaten tertentu. Kami hanya ingin aturan diterapkan secara sama. Jangan sampai daerah yang sudah mengikuti seluruh ketentuan justru merasa dirugikan karena adanya dugaan perubahan data yang tidak jelas," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip fair play harus dimulai dari proses administrasi, bukan hanya ketika pertandingan berlangsung.
Menurutnya, Pedum KONI Sulsel harus menjadi pedoman bersama yang tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola olahraga biliar di Sulawesi Selatan, sejumlah insan biliar kabupaten/kota meminta langkah konkret dari KONI Sulsel.
Tiga hal yang menjadi perhatian utama yakni:
Investigasi independen: Meminta Ketua Umum KONI Sulsel membentuk tim khusus untuk menelusuri dugaan penyimpangan data atlet biliar.
Keterbukaan dokumen: Meminta POBSI Sulsel membuka data awal dan data final atlet, termasuk dokumen Entry By Name, kepada Pengcab POBSI kabupaten/kota yang berkepentingan.
Audit dan verifikasi ulang: Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap riwayat perubahan data serta dokumen persyaratan atlet yang dipersoalkan berdasarkan Pedum KONI Sulsel.
NONO berharap KONI Sulsel tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memastikan setiap dugaan diperiksa berdasarkan bukti dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Kami meminta agar persoalan ini dibuka secara terang. Jika semuanya sudah sesuai aturan, tentu tidak ada alasan untuk tidak memberikan penjelasan. Tetapi jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan organisasi," tegasnya.
Ia menambahkan, tujuan utama penyampaian aspirasi tersebut adalah menjaga kepercayaan seluruh insan biliar terhadap organisasi serta memastikan kompetisi berlangsung dengan prinsip keadilan dan sportivitas.
"Kami cinta olahraga biliar Sulawesi Selatan. Jangan sampai persoalan administrasi yang tidak transparan merusak kepercayaan daerah. KONI harus hadir memastikan aturan berlaku untuk semua, tanpa pengecualian," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang menyampaikan keberatan masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pengurus POBSI Sulsel dan Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang serta mengungkap duduk perkara secara objektif.
(Syawal)
Posting Komentar